“Iklan media sekarang ini banyak beralih ke media sosial. Media sosial menyebarkan berita, tetapi tidak menggunakan kriteria, regulasi, dan standar profesional yang berlaku pada media massa,”

Ia menyoroti kondisi industri media yang tengah menghadapi tekanan, terutama dari sisi bisnis dan keberlanjutan. Penurunan pendapatan disebut berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di kalangan wartawan.

Menurut Qodari, salah satu penyebab utama adalah perubahan ekosistem informasi yang membuat media sosial berperan layaknya pers, namun tanpa tanggung jawab yang setara.

Qodari mengingatkan kondisi tersebut dapat menciptakan persaingan yang tidak seimbang antara media arus utama dan media sosial.

“Kalau media sosial berperilaku pers, maka harus tunduk pada standar pers. Harus ada level playing field, aturan main yang sama antara media sosial dan media mainstream,” ujarnya.

Qodari menjelaskan, standar yang dimaksud mencakup regulasi kelembagaan, kompetensi wartawan, kode etik jurnalistik, hingga mekanisme akuntabilitas publik.

Ia menilai penerapan standar tersebut akan menciptakan persaingan yang lebih adil sekaligus memperkuat posisi media mainstream yang memiliki fondasi profesionalisme.

Lebih lanjut, Qodari menyatakan Kantor Staf Presiden (KSP) siap memfasilitasi diskusi terkait penyusunan aturan tersebut bersama organisasi profesi wartawan, termasuk SWSI dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

“Kami di KSP siap memfasilitasi diskusi. Tapi draf itu harus datang dari teman-teman wartawan, karena mereka yang paling memahami persoalan di lapangan,”