Dia mengatakan, political bloc merupakan bagian dari rekayasa politik (political engineering) sebagai upaya mengadang kecenderungan hubungan partai politik dewasa ini yang transaksional.

“Kan selama ini transaksional banget, ya. Nah, kita membutuhkan sebuah political bloc yang solid dari atas sampai ke bawah, begitu. Pemahamannya jangan merger, dong,”

Dia menyayangkan pihak yang memakai narasi merger. Menurut dia, istilah itu tidak tepat dipadukan dalam konteks politik.

Willy mengakui lanskap politik Indonesia pernah diwarnai fusi atau peleburan kepartaian, tetapi hal itu dilakukan atas dasar keputusan negara.

“Kita pernah punya tradisi fusi kepartaian, tapi itu di-drive (didorong) dari atas oleh kekuasaan. Penggabungan partai hanya dua: partai-partai Islam menjadi PPP, partai-partai nasionalis menjadi PDI,”

Willy menilai narasi merger partai yang berkembang tidak sepenuhnya menangkap gagasan Surya Paloh. Menurutnya, Surya Paloh dikenal sebagai sosok yang berpikir out of the box dan tidak sekadar membicarakan koalisi politik dalam arti sempit.

Dia menjelaskan, selama ini publik hanya memahami kerja sama politik sebatas sekretariat bersama atau koalisi dalam proses pencalonan. Padahal, dalam sistem presidensial seperti Indonesia, konsep koalisi pemerintahan sebenarnya tidak dikenal seperti dalam sistem parlementer.

“Pak Surya itu orang yang berpikir out of the box (lain dari biasanya). Kan kita selama ini berpikir cuma sekretariat bersama, partai koalisi. Koalisi itu dalam proses kandidasi. Sementara di dalam government (pemerintahan), kita tidak mengenal koalisi,”

Willy kemudian mencontohkan bahwa konsep blok politik sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Dia menyebut Partai Golkar sebagai salah satu bentuk political bloc yang pernah ada. Selain itu, pada era Soekarno, konsep serupa juga muncul melalui Front Nasional dengan gagasan Nasakom.

“Golkar itu political bloc. Ingat dulu Undang-Undang yang lama, Undang-Undang partai politik dan golongan karya. Artinya, kita punya dua political bloc, ya. Satu, dulu Bung Karno ketika dia mengeluarkan dekrit itu namanya Front Nasional, yang bernama Nasakom itu. Yang kedua, golongan karya itu sebelumnya Sekber Golkar. Itu political bloc,”

Terkait pertemuan antara Surya Paloh dan Prabowo Subianto, Willy menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Dia bahkan mengungkapkan bahwa hubungan keduanya sudah terjalin lama dan penuh diskusi mendalam.

Dia mengingat kembali saat Prabowo berkunjung ke NasDem Tower di Gondangdia. Dalam pertemuan tersebut, keduanya berdiskusi selama enam jam membahas berbagai isu strategis secara terbuka dan setara.

“Wajar saja dua sahabat bertemu. Ketika pertama kali Pak Prabowo datang ke Gondangdia (NasDem Tower), kami diskusi enam jam tentang banyak hal. Di mana ada hal yang lebih akrab, yang lebih intimate, untuk bisa berdialektika seperti itu? Seorang Surya Paloh dengan seorang Pak Prabowo waktu itu bisa berdiskusi secara equal (setara) tentang banyak hal,”